Kabar Terbaru
- Pengumuman Pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara Selama Libur Natal dan Tahun Baru
- Kantah Sukamara Gelar Upacara Peringatan Hari Ibu ke-97 Tahun 2025
- Wujudkan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM, Kantah Sukamara Gelar Monitoring dan Evaluasi Internal Pembangunan ZI Bersama Seluruh Kelompok Kerja (19 Des 2025)
- Wujud Nyata Kepastian Hukum Hak Atas Tanah bagi Masyarakat, Kantor Pertanahan Kab. Sukamara Serahkan Sertipikat Tanah Kegiatan PTSL Tahun Anggaran 2025 di Desa Natai Sedawak
- Langkah Awal Selaraskan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan, Kantah Sukamara Gelar Bedah DIPA Tahun Anggaran 2026
Media Sosial Kami
BERITA SUKAMARA
Sumber Informasi Terpercaya
-
Jadi Pembicara #DemiIndonesia, Menteri Nusron: Siap Menahan Laju Alih Fungsi Lahan
Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan komitmennya menjaga lahan pertanian produktif dari ancaman alih fungsi. Hal itu ia sampaikan saat jadi pembicara dalam acara #DemiIndonesia, Wujudkan Asta Cita, yang diselenggarakan oleh Detikcom di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (26/08/2025). “Ketahanan pangan butuh sawah, sementara pembangunan industri maupun
-
Pimpin Rapim, Menteri Nusron Canangkan Transformasi Layanan Pertanahan
Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan akan melakukan transformasi layanan pertanahan. Transformasi layanan ini dibutuhkan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat sebagai pemohon layanan pertanahan. “Kita akan berfokus pada bagaimana transformasi dan percepatan pelayanan. Karena, seperti yang kami sampaikan bahwa tugas pokok kita di Kementerian ATR/BPN ini adalah layanan
-
Wujudkan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM, Kantah Sukamara Gelar Monitoring dan Evaluasi Internal Pembangunan ZI Bersama Seluruh Kelompok Kerja
Dalam rangka mendukung terwujudnya reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembangunan Zona Integritas (ZI) yang diikuti oleh seluruh Kelompok Kerja (Pokja) pada Senin (25/8/2025). Kegiatan yang dilaksanakan secara rutin ini bertujuan memastikan bahwa setiap langkah dan kegiatan yang dijalankan sejalan dengan target terwujudnya Wilayah Bebas dari Korupsi
-
Kementerian ATR/BPN Dukung Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan Sertipikasi Tanah dan Reforma Agraria
Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ikut mendukung pertumbuhan pembangunan dan ekonomi di kawasan transmigrasi sesuai dengan visi misi Asta Cita melalui beberapa program strategis bersama Kementerian Transmigrasi. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan, saat menyampaikan materi dalam Pembekalan dan Pelepasan Tim Ekspedisi Patriot,
-
Sampaikan Orasi Kebangsaan di Rakor Regional KAHMI, Menteri Nusron: Penting untuk Mengambil Keputusan secara Adil
Maluku Utara – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyampaikan orasi kebangsaan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Regional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), di Kota Ternate, Sabtu (23/08/2025). Dalam orasinya, ia menegaskan pentingnya menggunakan keadilan sebagai dasar dalam setiap kebijakan, khususnya terkait pengelolaan tanah nasional. “Dalam konteks kita mengambil keputusan
-
Pembinaan di Kanwil BPN Provinsi Maluku Utara, Menteri Nusron: Tugas Saya sebagai Menteri adalah Memberikan Kepastian dan Harapan
Maluku Utara – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan pembinaan kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Maluku Utara, di Kota Ternate, Sabtu (23/08/2025). Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya jalur pengembangan karier (career path) dan motivasi kerja bagi seluruh jajaran, terutama generasi muda, agar semangat transformasi kelembagaan dapat terus
-
Menteri Nusron Dorong Percepatan Sertipikasi Tanah untuk Cegah Terjadinya Konflik Atas Tanah Keagamaan di Maluku Utara
Maluku Utara – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, ingin mempercepat sertipikasi tanah di Indonesia, termasuk tanah tempat masyarakat beribadah dan milik organisasi keagamaan. Tanah yang sudah bersertipikat bisa meminimalisir bahkan mencegah terjadinya konflik pertanahan. “Bisa ribut kalau sudah menyangkut masalah tanah, apalagi tanah yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Kalau
-
Rakor di Maluku Utara, Menteri Nusron Tekankan Pentingnya Dukungan Pemda dalam Pembuatan Sertipikat Tanah
Maluku Utara – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya dukungan pemerintah daerah (Pemda) dalam pelaksanaan sertipikasi tanah. Mulai dari urusan administrasi hingga penerbitan sertipikat, proses itu sangat bergantung pada dukungan dan verifikasi Pemda, khususnya pemerintah desa. “Kolaborasi dan koordinasi mutlak sifatnya, tidak boleh tidak. Kami tidak bisa menerbitkan
-
Agendakan Kunjungan ke Maluku Utara, Menteri Nusron Komitmen Kawal Sinergi Jajaran di Moloku Kie Raha
Jakarta – Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Harison Mocodompis, menyampaikan bahwa Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, akan melakukan kunjungan kerja ke Maluku Utara yang juga dikenal dengan julukan Moloku Kie Raha. Di kunjungan ini, Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, juga akan hadir sebagai mitra kerja
-
Akses Peta Pertanahan Melalui Bhumi Terbuka untuk Publik, Kementerian ATR/BPN Perkuat Transparansi dan Partisipasi Masyarakat
Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membuka akses peta dasar pertanahan kepada publik melalui aplikasi berbasis web geoportal Bhumi. Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Harison Mocodompis, menjelaskan bahwa aplikasi tersebut sebagai upaya memperkuat transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pertanahan. “Masyarakat bisa ikut menjadi mata bagi kerja-kerja pemerintah. Di